Diduga Terlibat Gerakkan Kolom Kosong Walikota Makassar di Panggil Bawaslu

oleh -0 views
Unlimited Hosting WordPress Developer Persona

Selagi.id, MakassarKomisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar saat ini masih melanjutkan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pilwali Makassar, dan dipimpin langsung Ketua KPU Makassar Abdullah Mansyur bersama jajaran.

Proses rekap juga dihadiri saksi dari pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu), di antaranya Rahman Pina, Habibi, Busranuddin Baso Tika dan Irfan Idham, serta dikawal ketat oleh pengamanan dari Kepolisian dan TNI.

Meski proses penghitungan oleh KPU Makassar masih berlangsung dengan sangat alot, sejumlah kelompok telah menyatakan kemenangan bagi kolom kosong dan menantang calon tunggal Appi-Cicu untuk menuntut balik kolom kosong yang diduga ditunggangi Walikota Makassar sendiri dari segala bentuk pelanggaran.

Dugaan keterlibatan Danny Pomanto sebagai Walikota Makassar, menggerakkan warga untuk memilih kolom kosong sebagai hal sesuatu yang unik. Karena serangkaian perbuatan terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Sebagaimana diketahui, Ketua Umum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra, Habiburokhman, telah menghadap dan meminta Bawaslu RI, memproses laporan dugaan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Walikota Makassar 2018, dengan membawa bukti-bukti.

“Menurut kami harus ditindaklanjuti Bawaslu dan karena serangkaian perbuatan terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif,” ujar Habiburokhman, dikantor Bawaslu RI, melalui Kamis kemarin.

Menurutnya, Walikota Makassar saat ini diduga mengerahkan warga untuk memihak kolom kosong di Pilwalkot Makassar 2018. Jum’at (6/7/2018) Selagi.id

Diketahui, Undang-Undang No 10 Pasal 71 tahun 2016 dijelaskan, Pasal 71 ayat 1 UU itu disebutkan, pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye.

Ditegaskannya pula, bahwa dengan upaya tersebut Danny Pomanto telah melanggar Pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi menuturkan, bahwa mengenai laporan dari Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra di Bawaslu RI kemarin dan Bawaslu RI telah melimpahkan ke Bawaslu Sulsel.

Mengenai laporan tersebut, kami sudah menerimanya, dibahas dan telah diproses, dan kalau prosedurnya, sesuai tahapan waktu dan kami sesuaikan dengan Undang-Undang yang telah mengatur. Lanjut Laode Arumahi.

“Besok atau dalam waktu dekat ini kami segera umumkan,” singkat ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi yang dikonfirmasi media.

Informasi akurat yang dihimpun ini berdasarkan pelimpahan laporan Bawaslu RI, Laporan/Temuan No : 0011 LP/RI/00.00/VII/2018. Bersama itu, Bawaslu Sulsel memanggil saudara terlapor (Walikota Makassar) untuk memberikan keterangan dan klarifikasi, tentang dugaan pelanggaran pasal 188 UU No. 10 tahun 2016 Jo. Pasal 71 UU No. 10 2016. (Ar/*)