Selagi.id, Makassar – Bertemakan “Menata kota makassar tanpa korupsi” adalah salah satu tagline pada kegiatan diskusi yang digelar Laskar Merah Putih (LMPI) Sulsel.
Diskusi yang dilaksanakan LMPI Sulsel hadirkan calon Walikota Makassar Munafri Arifuddin dan Ketua DPRD kota Makassar Farouk M Beta sebagai narasumber dialog.
Diskusi yang yang mengangkat tema “Menata Kota Makassar Tanpa Korupsi” pada Jum’at (02/2/2018) di hadiri ratusan massa LMPI Sulsel bersama simpatisan, di salah satu warkop dibilangan jalan talla salapang Makassar.
Ketua LMPi Sulsel Andi Nur Alim dalam sambutannya mengatakan bahwa dialog tersebut sejalan dengan konsep perjuangan terhadap misi bela negara ormas LMPI Sulsel. Selagi.id
“kehadiran Munafri dalam diskusi ini bukan berarti keberpihakan terhadap salah satu calon Walikota, namun tentunya jelang pesta demokrasi di makassar ini adalah moment tepat dalam menakar dan mencari pemimpin yang bersih” Ungkap ketua LMPI dalam sambutannya.
Bahkan ketua LMPI sulsel juga berkomitmen terhadap Munafri Arifufddin jika terpilih nanti dalam menata kota Makassar, LMPI Sulsel tetap akan menyuarakan keadilan apabila terdapat kesalahan dalam penataan pemerintahan Walikota terpilih. Tegas Nur Alim.
Dalam diskusi tersebut Munafri menyatakan bahwa kata Korupsi setiap harinya menghiasi pemberitaan, dimana menurutnya kata Korupsi tersebut tidak akan pernah hilang jika sistem transparasi tidak terlaksana.
Dirinya pun mengambil contoh pada sistem yang dan transparansi seperti yang dilakukan panitia masjid. Penyampaian sistem keterbukaan informasi yang dilakukan panitia layak di konsumsi dalam menjalankan roda pemerintahan.
“sistem yang di terapkan di masjid itu bagus karena selalu memaparkan besar dan kecilnya pendapatan meskipun yang hadir adalah jamaah dan bukan panitia saja” terang munafri.
Sementara itu ketua DPRD kota Makassar Farouk M Beta yang hadir bersama beberapa rekannya di Dprd kota Makassar juga memberi apresiasi atas sistem yang akan di jalankan Munafri kedepannya jika terpilih sebagai Walikota Makassar Periode 2019-2024.
Farouk M Beta banyak memaparkan sistem yang tidak transparasi serta ke janggalan kejanggalan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan apalgi terkait insentiv Rt/Rw.
Legislatif Dprd. Farouk M Beta menjelaskan bahwa insentif Rt/Rw tidak bisa hilang karena itu adalah aturan yang dirintis awal oleh Ilham Arif Sirajuddin, yang dimulai dari 50rb, 100rb, hingga 1 jt rupiah dan dprd menetapkan hal tersebut perbulan pada rt/rw dan bukan pertriwulan apalagi dengan adanya indikator.
“kalo ada indikatornya, kenapa bukan dari awal dibedakan antara Rt dan Rw, meski ruang lingkup Rw lebih besar dari Rt” ungkap Farouk.
Akan tetapi hal terpenting dari pelaksanaan insentif tersebut Farouk M Beta berharap itu dapat dilembagakan melalui Perda dan bukan mengacu kepada perwali sehingga tidak terjerat kemasalah hukum lantaran tidak berlandaskan hukum.
“Dalam aturan, Perda adalah tata urutan perundang undangan paling bawah, dimana menurutnya perwali tersebut hanyalah juknis” harap Farouk kedepan kepada Rt/Rw sekiranya insentiv itu harus dilembagakan.
Mengakhiri kegiatan diskusi tersebut calon Walikota Makassar Munafri Arifuddin berstatmen dan memberi apresiasi tinggi terhadap ormas lmpi dalam memperjuankan nilai nilai keadilan serta kelak jika terpilih akan menerima setiap kritikan akibat kesalahan sistem dalam menjalankan tata pemerintahan.(*)