Makassar, Experience – Bertempat di rumah jabatan pada Selasa 14/2/2023, Gubernur Sulawesi Selatan H. Andi Sudirman Sulaiman, ST menerima kunjungan Audiensi Pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prof. Dr. Ir. Winarni Monoarfa, MS, Staf Ahli Menteri Bidang Energi bersama Erick Teguh Primiantoro, MES, Direktur PDLKWS.
Dalam Audiensi tersebut Staf Ahli Menteri menyampaikan yang sehubungan dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 mengenai Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, maka dalam rangka penyebarluasan informasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dan persiapan penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 maka rencana akan dilaksanakan Sosialisasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dan Workshop Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di Provinsi Sulawesi Selatan.
Adapun rencana pelaksanaan selama 2 hari yaitu pada 27 hingga 28 Februari 2023 dan bertempat di Baruga Karaeng Patingalloang Rujab Gubernur Sulawesi Selatan dan akan turut dihadiri bersama beberapa UPT KLHK Provinsi Sulawesi Selatan antara lain Kepala P3E Sulawesi dan Maluku, Kepala BBKSDA Sulawesi Selatan, Kepala BPKHTL Wilayah VII Makassar, Kepala Balai PHL Wilayah XIII Makassar, Kepala Balai PDASHL Jeneberang Saddang dan Kepala Balai Diklat dan Pengembangan SDM LHK Makassar.
Dalam sambutan Gubernur Sulawesi Selatan saat Audensi yang didampingi Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan tersebut menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyambut baik serta siap mensukseskan rencana Sosialisasi dan Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalam pelaksanaan Sosialisasi dan Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di Sulsel, tersebut akan melibatkan semua pihak yang terkait dengan pengelolaan Kawasan Hutan dan perlindungan kelestarian alam antara lain pemerintah daerah, pemerintah provinsi serta pemerintah pusat, dan tidak lupa juga melibatkan sektor swasta, LSM, Media yang akan didampingi Tenaga Ahli dari Perguruan Tinggi dari Universitas Gajah Mada, Universitas Hasanuddin dan Universitas Andi Jemma Palopo. (Anch/*)
