Makassar, Experience — Tren pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir, berbanding terbalik dengan capaian provinsi lain di Pulau Sulawesi yang justru melaju agresif.
Kondisi ini memicu kritik terhadap tata kelola pemerintahan di tingkat provinsi, termasuk efektivitas keberadaan 17 Tenaga Ahli (TA) Gubernur yang dinilai tidak memberi dampak signifikan terhadap akselerasi ekonomi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Sulsel pada tahun 2024 hanya mencapai 5,02%, lebih rendah dari Sulawesi Tengah (9,89%), Sulawesi Utara (5,39%), dan Sulawesi Tenggara (5,40%).
Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Dedi Alamsyah, menilai perlambatan tersebut bukan disebabkan oleh minimnya potensi ekonomi, melainkan cara pemerintahan mengelola birokrasi dan kebijakan.
“Sulsel bukan kalah potensi. Sulsel kalah manajemen. Pemerintahan terlalu banyak dikelola dengan pendekatan loyalitas politik. Ada 17 Tenaga Ahli yang dibayar dari APBD, tetapi indikator ekonomi tetap stagnan. Itu artinya fungsi keahlian tidak berjalan,” tegas Dedi.
Provinsi lain berlari, Sulsel tertinggal
Perbandingan pertumbuhan ekonomi provinsi di Pulau Sulawesi tahun 2024 menunjukkan posisi Sulsel tidak lagi dominan:
Menurut Dedi, Sulawesi Tengah mampu melesat lewat hilirisasi pertambangan; Sulawesi Tenggara menggenjot mineral processing; dan Sulawesi Utara memaksimalkan ekspor perikanan serta pariwisata. Sulsel dinilai stagnan karena tidak memiliki “growth driver” baru.
“Kalau provinsi lain menggerakkan industri, logistik, dan investasi, Sulsel justru tenggelam dalam pola birokrasi politis. Yang diisi bukan yang paling ahli, tetapi yang paling dekat secara politik. Itu bertolak belakang dengan prinsip meritokrasi.”
Keberadaan 17 TA dinilai simbol dari prioritas pengelolaan yang keliru: anggaran dialirkan ke struktur politik, bukan ke sektor pengungkit ekonomi.
“Pertanyaannya sederhana: kalau 17 Tenaga Ahli itu benar-benar bekerja, mengapa pertumbuhan ekonomi Sulsel justru kalah dari provinsi lain? Anggaran rakyat seharusnya dipakai untuk ekonomi, bukan untuk kenyamanan politik.”
Mantan Reporter Radio BBC London ini juga menyebut beban anggaran untuk posisi yang tidak menunjukkan return ekonomi hanya akan semakin menggerus ruang fiskal pembangunan.
Dedi menyampaikan tiga langkah korektif bagi pemerintah yakni evaluasi menyeluruh posisi 17 Tenaga Ahli dan seluruh jabatan politis non-teknis yang membebani APBD.
Kemudian, lanjutnya kembalikan birokrasi ke jalur meritokrasi, jabatan strategis harus berbasis kompetensi teknis.
Dia juga mengusulkan peralihan fokus belanja APBD ke sektor yang lebih produktif produktif seperti industri, investasi, UMKM, dan logistik.
“Kalau ekonomi ingin bergerak cepat, pemerintahan harus dipimpin oleh orang yang ahli, bukan orang yang dekat. Itulah kuncinya,” tutupnya. (*\)
