Makassar, Experience – Konflik antar kelompok mahasiswa daerah yang meletup di Makassar kembali menjadi cermin retaknya relasi identitas di ruang-ruang urban. Perselisihan yang semestinya dapat diredam melalui forum-forum dialog malah bereskalasi di jalanan. Namun di tengah riuhnya tensi dan provokasi, suara kritis datang dari Budayawan Milenial Sulawesi Selatan, Abdi Mahesa, SS, M.Hum.
Menurut Abdi, penyelesaian konflik tidak cukup hanya dengan pendekatan represif atau normatif. Ia menyarankan cara yang lebih substansial yakni menyusuri kembali akar sosiokultural dan sejarah yang menyatukan.
“Kita ini memiliki memori kolektif yang panjang tentang bagaimana keragaman suku di Sulawesi Selatan justru menjadi fondasi kekuatan, bukan pemicu konflik,” kata Abdi saat memberikan keterangan melalui gawainya, Selasa, (29/7).
Ia menyebut relasi historis antara Kerajaan Gowa dan Luwu sebagai contoh paling konkret tentang bagaimana identitas yang berbeda bisa disatukan dalam satu simpul: politik kekerabatan.
Abdi merujuk pada pernikahan antara Datu Luwu La Pattiware Daeng Parabbung Sultan Muhammad Wali Muzhahiruddin (1587–1615) dengan I Cinni’ Daeng Situju, putri Raja Gowa I Tajibarani Daeng Marumpa Karaeng Tunibatta. Pernikahan ini melahirkan generasi yang kelak menjadi penghubung dua dinasti besar di Sulawesi Selatan yakni La Pattiaraja, Patipasaung, dan We Tenri Siri Opu Tadang Mpali Somba Bainea.
We Tenri Siri, kata Abdi, bahkan kemudian menjadi permaisuri Sultan Alauddin, Raja Gowa ke-14, yang juga merupakan penguasa pertama Gowa yang memeluk Islam pada 1605.
“Dua kerajaan besar ini, yang berasal dari suku berbeda, tidak saling meniadakan. Justru mereka saling mengukuhkan melalui pernikahan, sebagai strategi politik damai,” jelas Abdi, alumnus Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia itu.
Di tengah maraknya politik identitas dan fragmentasi sosial di kota-kota besar, narasi Abdi terasa seperti oase. Ia mengingatkan bahwa jalan keluar dari konflik bukanlah mendaur ulang kebencian, melainkan menghidupkan kembali nilai-nilai lokal yang telah terbukti menyatukan Somba Opu, Sipakatau, Sipakainge, dan Sipakalebbi seperangkat nilai yang menjunjung martabat, saling menghormati, dan kepekaan sosial.
Menurut Abdi, nilai-nilai ini bukan sekadar etika interpersonal, tapi juga bagian dari sistem resolusi konflik berbasis kultural yang diwariskan oleh para leluhur. Spirit Siri’ Na Pacce, yang menjunjung harga diri dan empati, katanya, adalah asas mediasi yang paling manusiawi dan inklusif dalam menghadapi konflik sosial.
“Jika para raja dahulu bisa memilih jalan damai melalui relasi sosial dan spiritual, mengapa kita hari ini justru memilih jalan yang saling menjatuhkan hanya karena berbeda asal daerah?” kritik Abdi tajam.
Narasi Abdi Mahesa adalah pengingat bahwa sejarah bukan sekadar deretan nama dan tanggal, melainkan sumber nilai yang bisa ditafsir ulang untuk menjawab tantangan zaman.
Di tengah ketegangan identitas yang terus menguat, sejarah dan budaya justru bisa menjadi senjata paling ampuh untuk membongkar konflik tanpa kekerasan. (*\)
