FAMS Meminta Kejati Sulsel, adanya Indikasi Kerugian Negara Sekretariat DPRD Bulukumba Tunjangan Reses Anggaran 2020

Makassar Experience – Forum advokasi Masyarakat WartaSulsel net sipil ( FAMS ) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan tinggi Sulsel di jalan Urip Sumoharjo, kota makassar, Selasa 07/09/2021.

Terkait dugaan indikasi kerugian negara pada sekretariat DPRD Kab Bulukumba. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Sulawesi Selatan yang menemukan banyak kejanggalan pada kegiatan reses tahun anggaran 2020.
Selama Tahun Anggaran 2020, terdapat pencairan

Tunjangan Reses untuk 40 orang Anggota DPRD sebesar Rp1.053.150.000,00 (setelah
dipotong pajak). Berdasarkan hasil wawancara lebih lanjut dengan Bendahara Gaji.

Sekretariat DPRD diketahui bahwa tunjangan reses dianggap sama dengan penghasilan gaji
lainnya yaitu dibayarkan tiap bulan. Karenanya, Tunjangan Reses tetap dibayarkan kepada
setiap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, walaupun kegiatan kunjungan
ke konstituen tidak dilakukan.

Tunjangan Reses merupakan tunjangan yang diberikan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap kali melaksanakan Reses, dengan demikian tunjangan tersebut tidak dapat diberikan jika Pimpinan dan Anggota DPRD tidak
melaksanakan kegiatan reses.

Bacaan Lainnya

Dewan Perwakilan Rakyat yang mestinya menggunakan anggaran sebaik baiknya kini tidak layak di percaya karena anggaran reses pada tahun 2020 yang mestinya di gunakan untuk menampung aspirasi masyarakat justru tidak dilakukan dan terus di bayarkan. Selian daripada itu DPRD Kab Bulukumba tidak memiliki pertanggungjawaban yang tidak sesuai UU No 23 tahun. 2014, PP No 18 tahun 2017. Ujar Jenderal Lapangan ” Erwin”

Pada Unjuk rasa kali Forum Advokasi Masyarakat Sipil meminta kepada pihak Kejaksaan Tinggi SulSel
1. untuk segera memanggil dan memeriksa seluruh anggota DPRD terkait dugaan kasus korupsi dana reses ini.
2. Usut Tuntas dugaan kasus Reses Fiktif DPRD Kabupaten Bulukumba TA. 2020.

(Ahmad)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan