Makassar, Experience — Oktober selalu datang dengan ajakan refleksi. Setiap 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasil, tapi apakah Pancasila hari ini masih terasa sakti ketika korupsi terus merajalela di negeri ini?
Korupsi marak di Indonesia akhir-akhir ini, terlihat dari peningkatan skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia pada tahun 2024 dan banyak kasus besar yang terungkap di tahun 2025, seperti kasus di PT. Pertamina, PT. Timah, LPEI, dan BTS 4G Kominfo, yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.
Sejarah mencatat, Hari Kesaktian Pancasila lahir dari masa kelam G30S/PKI 1965, saat ideologi bangsa nyaris tercerabut dari akarnya. Kala itu, Pancasila diuji oleh ancaman kudeta bersenjata. Kini, ujian itu berubah bentuk, bukan lagi lewat senapan, melainkan lewat keserakahan yang merusak sistem dari dalam yakni korupsi.
Korupsi adalah pengkhianatan terhadap Pancasila. Bagaimana mungkin kita bicara tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (sila kelima), jika pejabat publik justru memperkaya diri sendiri di atas penderitaan rakyat? Bagaimana kita bisa mengaku menjunjung Persatuan Indonesia (sila ketiga), jika kepercayaan publik terkikis oleh perilaku elit yang hanya mementingkan kelompoknya?
Fenomena korupsi hari ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi tanda melemahnya jiwa Pancasila dalam praktik berbangsa. Ia menggerogoti kepercayaan rakyat, memperlebar jurang ketimpangan sosial, dan merusak teladan kepemimpinan. Di tengah maraknya kasus korupsi yang menyeret pejabat daerah hingga pusat, masyarakat bertanya-tanya di mana letak “kesaktian” Pancasila itu?
Inilah tantangan besar kita. Pancasila tidak boleh berhenti di tataran seremonial atau hafalan di sekolah. Ia harus hidup dalam perilaku nyata, terutama mereka yang diberi amanah memimpin. Pendidikan Pancasila seharusnya tidak hanya menanamkan kebanggaan historis, tetapi juga keberanian moral untuk menolak mentalitas koruptif, mulai dari hal kecil seperti tidak menyontek, tidak menyalahgunakan jabatan, tidak mencari keuntungan pribadi dari posisi yang dipercayakan.
Gotong royong, misalnya, bisa diterjemahkan bukan hanya dalam solidaritas sosial saat bencana, tetapi juga dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Tanpa itu, Pancasila hanya akan terdengar sakti di pidato, tapi lemah dalam kenyataan.
Hari Kesaktian Pancasila semestinya menjadi momentum bagi kita semua, terutama para pemimpin untuk bercermin. Apakah kita benar-benar setia pada nilai-nilai Pancasila, atau hanya sekadar menjadikannya simbol? Kesaktian Pancasila tidak akan pernah hilang, yang hilang adalah kesetiaan kita dalam menghidupkannya.
Selama Pancasila dijadikan pedoman hidup, bangsa ini akan tetap kokoh menghadapi tantangan zaman, termasuk penyakit kronis bernama korupsi. Namun, jika Pancasila terus diabaikan dalam praktik, maka kesaktiannya akan melemah bukan karena ideologinya rapuh, melainkan karena manusianya yang memilih berpaling.(*)
Editor//Experience//Online//Hasim.
