BPKH Makassar Gelar Rakor Verfikasi PNBP

Experience, Makassar – Balai Pemantapan Kawasan Hutan BPKH Wilayah VII Makassar menggelar rapat koordinasi verifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Pengguna Kawasan Hutan PNBP – PKH, Selasa. (26/4/2022)

Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII Makassar yang memiliki wilayah kerja meliputi Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, pada Selasa 26 April 2022 bertempat di Ruang Rapat Lt. 1 Kantor BPKH Wil. VII menggelar Rapat Koordinasi Hasil Verifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan

(PNBP-PKH) yang diikuti oleh 17 belas perwakilan pemegang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atau Pasca UU Nomor 11 Tahun 2021 disebut Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

Turut hadir perwakilan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas ESDM, BPHP Wilayah XII Makassar, BPDASHL Jeneberang Saddang dan KPH.

Kepala BPKH Wil. VII Makassar, Hariani Samal, S.Hut., M.Si Kepala BPKH Wil. VII Makassar , Dalam arahannya ia menyampaikan bahwa kegiatan verifikasi PNBP-PKH ini dilakukan untuk menilai kepatuhan kewajiban pembayaran PNBP-PKH yang meliputi :
1. Ketepatan dan kebenaran perhitungan luas L1, L2, dan L3 dengan desk analysis dan/atau dengan pengecekan luas dari data pendukung yang tersedia dan/atau dengan cara pengecekan dilapangan;
2. Kebenaran atas jumlah pembayaran PNBP-PKH terhadap perhitungan luas;
3. Ketepatan waktu pembayaran PNBP-PKH. ” Ungkapnya.

Bacaan Lainnya

Selain itu Hasil Verifikasi PNBP-PKH Periode Tahun 2020 dipaparkan oleh Suleman Patiung, S.Hut., M.S.P selaku Kepala Seksi Informasi Sumberdaya Hutan dan Lingkungan.

” Hasil Verifikasi PNBP-PKH dengan metode desk analysis maupun pengecekan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi PNBP-PKH yang memuat tentang perhitungan kategori L1, L2 dan L3 serta besarnya pembayaran PNBP-PKH yang harus disetorkan oleh setiap pemegang IPKKH ke Negara. Selanjutnya dilakukan penandatangan Berita Acara Verifikasi antara perwakilan pemegang IPPKH dengan Tim Verifikasi. “Paparnya.

Berita Acara Verifikasi PNBP-PKH Periode 2020 akan dijadikan dasar tagihan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada setiap pemegang ijin, demikian penutup oleh Ibu Hariani. (*/ANCHANK)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan