Maros,Experuence — Sejumlah pedagang wisata kuliner pantai tak berombak PTB maros keluhkan peraturan baru penutupan Akses jalan melintas di area PTB pada tiap Sabtu malam dan minggu malam yang sudah diterapkan.
Penerapan aturan baru itu sangat mempengaruhi pendapatan pedagang para ledagang kuliner di PTB
Yang dibuat oleh Dinas pariwisata Pemuda dan olahraga (Disparpora) tentang pengelolaan lalu lintas pada Pantai Tak berombak (PTB) sehingga menimbulkan kericuhan antara pedagang dan petugas dalam hal ini Satpol PP dan dinas perhubungan (Dishub) pada sabtu 28 Oktober 2023.
Kericuhan tersebut diawali dengan keresahan pedagang yang membuka jalan telah ditutup oleh petugas Sehingga mengakibatkan aksi adu mulut dan saling dorong antara petugas dan pedagang
Pedagang merasa tidak pernah diberitahu bahwa ada kebijakan terkait pengaturan lalu lintas di PTB.
Terkait hal itu, Direktur LBH-PPMI Ilham Tammam yang pada saat itu juga berada pada lokasi kejadian angkat bicara, Ilham Tammam menjelaskan beberapa poin yang perlu digaris bawahi,
yang pertama pengaturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh dinas terkait tidak melalui sosialisasi, sehingga pedagang merasa dirugikan, bahkan dari penjelasan pedagang PTB mengatakan bahwa terjadi penurunan pendapatan hingga 2x lipat sebelum diberlakukannya kebijakan ini, dari pedagang terang bulan pada kawasan itu mengaku bahwa cuman ada 4 pembeli pada saat terjadi pemberlakuan kebijakan ini. “tentunya ini perlu melalui sosialisasi terlebih dahulu, apalagi menyangkut soal nasib pedagang yang mengakibatkan penurunan pendapatan” jelas Ilham Tammam.
Pedagang mengaku tidak menyepakati hasil kebijakan oleh dinas terkait apabila terjadi penutupan jalan yang terjadwalkan, yaitu pada Sabtu malam dan minggu malam. Pemberlakuan kebijakan ini dikarenakan adanya rilis media online dengan tema “Warga keluhkan Parkir Sembrawut bikin Macet di PTB Maros”
Ilham Tammam juga menambahkan bahwa adalah hal wajar jikalau terjadi kemacetan pada kawasan kuliner dan penutupan akses jalan bukan sebagai solusi. “Jelasnya.
Maka dari itu, ia menawarkan beberapa solusi yang perlu untuk ditindaklanjuti, yang pertama diadakannya sosialisasi agar dapat mengatur jalan sehingga meminimalisrkan terjadinya kemacetan. Yang kedua pada sosialisasi tersebut, pihak terkait juga wajib mendengarkan keinginan pedagang agar kebijakan yang diterapkan tidak merugikan pihak pedagang . Ketiga ada beberapa lahan kosong yang dapat difungsikan sebagai lahan parkir seperti, Anjungan Ptb dan lahan Bank sulserbar yang biasanya selalu digunakan pada daerah Selatan. Sedangkan pada daerah utara, lahan parkir terminal lama dan area parkir mpp dapat difungsikan menjadi lahan parkir sehingga pedagang tidak merasa dirugikan. “Ungkapnya.
Selain itu Dewan Konsultasi LBH-PPMI Ervan Prakasa DP. Menambahkan, bahwa sebaiknya pemerintah daerah dalam hal ini dinas perhubungan dengan dinas terkait lainnya, melakukan sebuah rancangan analisis dampak lalu lintas (amdalalin) guna mewujudkan arus lalu lintas yang nyaman, ketertiban area parkir dan keamanan kendaraan pengendara.
bukan hanya sekedar melakukan penutupan jalan atau system drop out yang dapat mengakibatkan pengendara parkir sembarangan di bahu jalan yang mengganggu arus lalu lintas.
belum lagi akses pengunjung yang berjalan kaki mengakibatkan beberapa pedagang jarang tersentuh oleh pengunjung karena jarak. Tidak efektif dan ini bukan solusi. “Tegas Ervan.
Kericuhan meredah setelah terjadinya pertemuan antara pihak dinas terkait termasuk Kepala dinas Pariwisata,pemuda dan olahraga dinas perhubungan, satpol pp, dan pihak kepolisian dalam hal ini babinkabtimas dan Polisi Masyarakat (polmas) yang mendatangi tempat kejadian dan bermediasi dengan para pedagang. “Imbuhnya.
Dalam mediasi tersebut akan diadakan rapat tindak lanjut terhadap kebijakan pengaturan dengan mengundang seluruh pihak yang terlibat, dan para pedagang bersepakat untuk didampingi oleh LBH-PPMI dalam Rapat tindak lanjut tersebut.”tutupnya.(*)
Editor//Experience//Online//Hasim.
