Makassar, Experience – Ketua Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Makassar Elber Maqbul Amin menilai Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) kota Makassar tidak melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Asosiasi.
Menurutnya, anggaran LPM itu berada di BPM. Jadi, program-program yang ada melekat di BPM itu, seharusnya dikoordinasikan oleh induk LPM yaitu Asosiasi LPM Kota Makassar.
“Agar setiap kegiatan yang dilakukan itu, dapat menyerap kepada lembaga-lembaga yang ada dibawah terutama anggota LPM itu sendiri yang berjumlah 153 kelurahan,” ujar Elber kepada wartawan di Warkop Turatea, jalan Penghibur, Jumat, (11/12/20).
Ia menambahkan bahwa lembaga ini, memiliki program yang namanya studi banding, baju seragam, itu tidak dilaksanakan. “Dan kami tidak tahu apa penyebab sehingga tidak dilaksanakannya,” urainya.
“Ujung-ujungnya BPM ini, memakai anggaran tersebut dengan dinas-dinas yang lain. Inilah yang kami pertanyakan dan hanya 3 orang LPM yang mereka bawa. Padahal seharusnya 153 orang,” terangnya.
Kemudian kata Elber, yang kedua adalah mereka (BPM) ini mengadakan Rapat Kerja (Raker) di akhir tahun, tanggal (11/12/2020) dan Rapat Koordinasi (Rakor) tanggal (12/12/2020) besok. Dimana, yang seharusnya dilakukan di awal tahun. “Kami berfikir, ini hanya ingin menghabiskan anggaran saja,” ungkapnya.
Menurut Elber, biasanya Raker itu dilaksanakan di awal tahun, nanti pertengahan tahun baru mengadakan Rakor. “Kita bisa mengevaluasi pekerjaan-pekerjaan apa yang belum terlaksana, itulah gunanya rakor bersama SKPD lain Lurah, Camat untuk menyelesaikan kendala apa sehingga menyebabkan program-program kami tidak terlaksana,” katanya.
“Ini dilaksanakan di akhir tahun dan kami tidak tahu siapa narasumbernya,” tambahnya.
Terakhir kata Elber, selama ia menjabat sebagai ketua Asosiasi LPM Kota Makassar, memang Kabag BPM inilah yang paling terbelakang dalam memanajemen tentang harmonisasi dengan struktur yang ada di LPM itu sendiri. (*)
