Liberalnews, Jakarta – Berharap bahasan tuntasnya problem pendidikan pada arena debat capres/cawapres semalam tentu saja mendekati kemustahilan tetapi paling tidak ada sedikit gambaran langkah apa yang akan dilakukan para calon jika nantinya memenangkan kontestasi pilpres 2019.
Secara umum belum pernah terlihat solusi konkrit masalah pendidikan. Di kubu 01, problem penyelesaian masalah dengan mengandalkan BLK adalah sebuah solusi berlapis yang sebenarnya tidak efektif. Jika SMK program 4 tahun maksimal, tandas Ramli Rahim. Senin (18/3/2019) liberalnews.net
“Pemerintah seharusnya tak membutuhkan BLK karena alumni SMK seharusnya siap kerja, sangat berbeda dengan alumni SMA yang memang mempersiapkan dirinya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.” Ucapnya
Lanjut kata Ketua Umum IGI Pusat ini bahwa seharusnya SMK yang dikuatkan dengan menghadirkan guru produktif yang memiliki kompetensi tinggi, lalu membangun sinergi dengan dunia Industri sehingga alumni SMK betul-betul siap kerja bahkan bisa bekerja di luar negeri.
Besarnya jumlah pengangguran yang berasal dari alumni SMK adalah indikasi bahwa SMK kita belum maksimal. BLK hanya menjadi tambahan pekerjaan pemerintah yang seharusnya tak diperlukan jika SMK bisa maksimal. Ibarat sekolahan yang masih membutuhkan bimbil untuk sukses menghadapi ujian.
Problem utama dunia pendidikan kita adalah guru, 01 tak membahas banyak hal soal guru sementara 02 bertekat menaikkan status guru hanya pertanyaannya, dengan keterbatasan APBN, tingginya kebutuhan guru dalam kondisi seperti saat ini dan tidak berimbangnya belanja pegawai daerah, apa yang bisa dilakukan??
Tekad meningkatkan status hanya sekedar tekad jika tak jelas cara menuntaskan masalah guru ini. Cawapres 02 harusnya bisa memaparkan solusinya dengan tekad menaikkan status guru tersebut.
Keinginan Sandiaga Uno menghapuskan ujian nasional patut diapreseasi karena selama ini ujian nasional hanya menghabiskan banyak anggaran tanpa hasil yang jelas. Tegas Ramli Rahim
Tindaklanjut Ujian Nasional yang diklaim pemerintah sebagai upaya pemetaan kualitas pendidikan tak terlihat di lapangan. Sebenarnya pemerintah Jokowi-JK sudah menawarkan skema baru untuk mengukur kompetensi siswa yang dinamai Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI).
Hal yang patut diapreseasi dari Kiay MA adalah upaya memperkuat Tol Langit yang selama ini telah membantu mempercepat upaya peningkatan kompetensi guru dan siswa.
Akhir kata sebenarnya kedua kandidat pernah mengundang saya memberikan masukan terkait issu-issu dan solusi pendidikan, Pak Kiya Ma’ruf mengundang saya ke rumah beliau dan Pak Sandi melalu Kakaknya Indra Cahya Uno. Hanya memang waktu yang tersedia terlalu singkat untuk membahas semua hal soal pendidikan dan solusinya. Kuncinya. (*)
