Potret : Salah Satu Staf Disperkim Makassar.
Sulselexperience, Makassar — Peningkatan kualitas kawasan permukiman menjadi salah satu fokus kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Makassar, Jumat (06/12/2024).
Analis Sarana dan Prasarana Kawasan Pemukiman, Disperkim Makassar, Rizal menyampaikan, ia bertugas untuk menyusun, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kawasan bidang teknis penyelenggaraan penertiban.
Juga berperan dalam memberikan rekomendasi izin kawasan perumahan dan pemukiman.
Lokasi yang menjadi lokus kerjanya ialah kawasan pemukiman dengan luasan 10 hektare.
Di samping itu, peningkatan dan penataan kualitas pemukiman kumuh juga menjadi wilayah kerjanya.
“Sesuai amanat perwali maka itulah dasar kami mengakselerasi dan inovasi khususnya dalam hal peningkatan kualitas kawasan permukiman,” ucap Rizal dalam Bincang Kota Tribun Timur bertema Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman.
Sesuai tupoksinya, ada dua parameter dalam meningkatkan kualitas kawasan permukiman.
Pertama, merumuskan kebijakan teknis terkait pedoman untuk pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman.
“2023 kemarin kami sudah menyusun pedoman atau rencana pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan dan pemukiman,”
ujarnya.
Hal Inilah yang menjadi standar operasional bagi seluruh pemangku kebijakan yang terlibat dalam peningkatan kualitas permukiman di Makassar.
Dari situlah kata Rizal bisa dilakukan intervensi soal solusi apa yang ingin diberikan.
Kedua, terkait program lorong wisata, Rizal menjelaskan ini salah satu program utama Disperkim sesuai visi misi wali kota.
“Ini menjadi upaya untuk peningkatan kualitas pemukiman khusunya di lorong-lorong, tuturnya.”
Selanjutnya, untuk penanganan kawasan kumuh, intervensi yang dilakukan pada 2023 ialah menyusun dokumen sebagai kebijakan teknis untuk penanganan kawasan kumuh.
Ada 18 titik kawasan kumuh di Makassar yang menjadi fokus penanganan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh.
Salah satu bentuk aksi yang dilakuan ialah adanya intervensi DAK tematik 2023 secara integrasi dan kolaboratif menangani kekumuhan di Kecamatan Mariso.
“Kami Disperkim menangani rumah tidak layak huni, jalan lingkungan, Dinas PU memenuhi kebutuhan air bersih dan drainase, sementara DLH menciptakan lingkungan hijau dan persampahan,”
Program yang masih berlangsung sekarang ialah program kotaku atau kota tanpa kumuh.(**)
