oleh

Hadiri MCP 2021, Plt Inspektorat : Kami Mengharapkan Sinergitas

Makassar, Experience – Pelaksana Tugas (Plt) Inspektorat Sulsel Sri Wahyuni Nurdin mendampingi Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulsel Abd Hayat Gani dalam rapat koordinasi Monitoring Control for Prevention (MCP) 2021 Satgas KPK wilayah Sulsel.

 

Rapat yang digelar secara virtual zoom meeting yang diikuti oleh Sekda, inspektorat se kabupaten/kota Sulsel di Baruga Lounge kantor gubernur Sulsel, Kamis, (21/1/2021).

 

Sri Wahyuni Nurdin dalam kesempatan itu menyampaikan, bahwa MCP ini adalah upaya-upaya pencegahan korupsi.

 

Ia menambahkan, inti dari pertemuan ini adalah klarifikasi penilaian MCP wilayah Sulawesi Selatan, sekaligus perkenalan personil satuan tugas wilayah Sulsel.

 

Ia menyampaikan apa yang disampaikan pak sekda Abd Hayat Gani. Tentu dari Pemprov sendiri sebagai aparatur negara yang berkomitmen terhadap aset

Bagaimana mengelola aset dengan baik, dimana, aset yang tidak termanfaatkan itu, bisa dimaksimalkan, dimanfaatkan kembali artinya jangan tidur.

 

Sebagai Inspektorat Sulsel dan sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dirinya berharap, tentu mengharapkan yang namanya sinergitas.

 

“Artinya, apalah arti APIP jika tidak didukung oleh sinergitas perangkat daerah yang lain. Jadi, kita harus bisa bersinergi, bersinergitas, berkolaborasi dalam mengimplementasikan area-area yang menjadi intervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ujar Yuni sapaan akrabnya.

 

Karena, kata Yuni, didalam MCP itu, ada upaya-upaya bagaimana manajemen ASN yang baik, bagaimana memanajemen aset daerah yang baik, dan bagaimana pengadaan barang dan jasa dikelola dengan baik sesuai dengan aturan.

 

Lebih lanjut Yuni menjelaskan, bagaimana perencanaan dan penganggaran APBD yang efektif pro kepada masyarakat tidak ada pemborosan, bagaimana tata kelola dana desa yang baik, kemudian kapabilitas APIP yang khusus di inspektorat.

 

Ia pun menambahkan, bagaimana pelayanan terpadu satu pintu sebagai perangkat daerah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk optimalisasi pendapatan daerah.

 

Sementara itu, Sekdaprov Abdul Hayat mengungkapkan, Gubernur Sulsel selalu berharap agar ke depan pajak kendaraan bermotor tidak menjadi satu-satunya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tapi, optimalisasi asetlah yang menjadi harapan untuk kesejahteraan masyarakat Sulsel.

 

“Sekretaris Daerah, Inspektorat Kabupaten Kota, dibutuhkan untuk mengawal dan menyelamatkan aset daerah, APBN/APBD, untuk kepentingan bangsa dan negara, dan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.

 

Selain itu, yang menjadi penekanan Abdul Hayat, adalah bagaimana mengatur dengan baik pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran APBD, tata kelola dana desa, serta kapabilitas APIP yang harus dipastikan. “Karena memang ujung tombaknya ini adalah Inspektorat,” terangnya. (*)

Komentar

Topik