Makassar, Experience — Hujan deras yang mengguyur Kota Makassar pada Jumat (1/11/2025) memicu banjir meluas di kawasan utara kota. Genangan air tidak hanya terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan, jalur utama nasional, tetapi juga merendam sejumlah kompleks perumahan di Kecamatan Tamalanrea dan Biringkanaya, termasuk BTN Hamsi dan BTN Antara.
Ketinggian air di beberapa titik bahkan mencapai lutut orang dewasa, memaksa warga menutup akses jalan lingkungan dan mengevakuasi barang dari rumah masing-masing.
“Setiap hujan besar pasti banjir, ini belum seharian hujan. Air datang cepat dan lama surutnya,” keluh Rasmi, warga BTN Hamsi.
Ketua Forum Komunitas Hijau (FKH) Makassar, Ahmad Yusran, menilai banjir yang berulang di kawasan itu merupakan akibat langsung dari buruknya sistem drainase dan pengelolaan limbah di kawasan pergudangan FKS Group dan proyek Tallasa City.
“Kawasan itu sudah lima tahun beroperasi tanpa fasilitas pengolahan limbah dan tanpa sistem drainase yang memadai. Endapan sampah dan lumpur dari kawasan pergudangan FKS telah menyumbat aliran air hingga berdampak ke permukiman warga di Tamalanrea,” ungkap Ahmad.
Menurutnya, aliran air dari kawasan industri FKS menuju saluran utama di Jalan Perintis Kemerdekaan kini sudah tersumbat sedimen dan limbah padat.
“Akibatnya, air hujan meluap dan mengalir balik ke perumahan warga seperti BTN Hamsi dan BTN Antara. Apalagi kawasan ini yang paling rendah, ini akibat kelalaian manusia dan buruknya tata kelola lingkungan,” tegasnya.
Dia juga menyebut kejadian banjir ini mencerminkan gagalnya sistem pelayanan publik dan pengawasan lingkungan di tingkat kota.
“Drainase yang tidak berfungsi di kawasan komersial seperti FKS adalah bentuk nyata kegagalan pelayanan publik. Warga BTN Hamsi dan BTN Antara kini menanggung akibat dari sistem yang tidak terintegrasi dan pengawasan pemerintah yang lemah,” ujarnya.
Dia menegaskan bahwa persoalan drainase bukan hanya soal teknis pembangunan, tetapi soal hak dasar warga untuk mendapatkan lingkungan yang aman dan sehat.
“Air yang tidak mengalir karena saluran tersumbat limbah berarti ada pelanggaran dalam perencanaan kawasan. Ini masuk kategori pelayanan publik yang tidak memadai, dan pemerintah wajib melakukan evaluasi,” katanya.
FKH mendesak Pemkot Makassar dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) segera melakukan audit pelayanan publik terhadap kawasan Tallasa City dan FKS Land, termasuk memeriksa izin lingkungan, sistem drainase, serta tanggung jawab sosial pengembang terhadap warga sekitar.
“Selama belum ada tindakan tegas, kejadian seperti ini akan terus berulang setiap musim hujan. Ini bukan sekadar genangan, tapi simbol dari buruknya tata kelola kota,” tutupnya
Manajemen FKS Land Bungkam
Hingga berita ini diterbitkan, manajemen FKS Land belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan kerusakan drainase dan dampak banjir yang kini merembet ke perumahan warga.
Redaksi telah menghubungi Divisi Operasional Head FKS Land, Yustinus Iwan Kurnianto, namun belum memperoleh jawaban.
FKS Land merupakan anak perusahaan dari FKS Group, yang sebelumnya dikenal sebagai PT Fishindo Kusuma Sejahtera, dan dikenal melalui proyek Tallasa City Makassar, yang diklaim sebagai kawasan pergudangan dan kota mandiri terbesar di Indonesia Timur. (*)
