IGI Minta Pemerintah Bertahan, Angkat PNS Berkualitas

Liberalnews, Maros, — Batasan usia 35 tahun bagi K2 terutama guru honorer sebenarnya adalah penghianatan pemerintah terhadap guru-guru honorer. Pengabdian mereka selama bertahun-tahun dibayar murah oleh pemerintah dengan membatasi usia.

Betapa tidak menurut ketua umum pusat IGI bahwa dari total 438.590 data K2 yang ada di BKN Pusat, hanya 13.347 orang memenuhi syarat untuk mendaftar. Padahal selama ini mereka telah menjadi tulang punggung pendidikan Indonesia dengan bayaran murah tandas Muhammad Ramli Rahim. Rabu (19/9/2018) Liberalnews.net

Pemerintah memberi perlakuan yang sama kepada mereka yang belum pernah mengabdi dan sudah pernah mengabdi pada batasan usia secara otomatis, guru-guru yang telah mengabdi 12 tahun atau lebih otomatis tak punya hak lagi menjadi PNS.

Selain tidak berpihak pada dunia pendidikan dengan hanya mengangkat 83.000-an guru, pemerintah juga jelas-jelas menyepelekan pengabdian guru selama bertahun-tahun dengan nasib tak menentu karena kontrak hanya setahun dan dengan bayaran yang begitu murah.

Seorang guru di Maros tak kuasa menahan tangis karena menerima honor hanya Rp.750.000 untuk akumulasi mengajar selama tiga bulan dan saat terbuka pendaftaran CPNS, usianya sudah 41 tahun padahal guru tersebut telah mengabdi sebagai guru sejak tamat kuliah 18 tahun lalu.

Bacaan Lainnya

Penghianatan terhadap pengabdian ini bisa berdampak pada mogok massal guru honorer yang saat ini mengisi lebih dari 50% formasi guru pada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.

Saat ini kawan-kawan guru Honorer di seluruh Indonesia turun ke jalan menuntut pemerintah menghilangkan batasan usia, tak elok mereka ditolak pemerintah setelah mengabdi lebih dari 12 tahun. Hal ini seharusnya tidak terjadi karena hal ini mengganggu dunia pendidikan, jika guru honorer turun ke jalan, lalu siapa yang menghadapi siswa di ruang kelas??

Tetapi pemerintah juga harus cermat, harus memperhatikan apakah sang guru honorer dalam 2 tahun terakhir mengabdi sebagai guru atau tidak, jika tidak, harusnya langsung dicoret haknya sebagai K2.

Soal kualitas, IGI meminta pemerintah bertahan, IGI ingin mereka yang diangkat jadi PNS betul-betul berkualitas sehingga tidak menambah masalah baru dalam dunia pendidikan. Seleksinya pun bukan hanya seleksi kompetensi profesional tetapi juga kompetensi paedagogik, sosial dan kepribadian. (sumber IGI Pusat)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan