Makassar, Experience – Kasus dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfo) Kabupaten Maros terkait proyek pengadaan layanan internet pada Tahun Anggaran 2021-2023 yang diusut Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros, belum menemukan titik terang atas kasus tersebut.
Bahwa Kejari Maros telah meningkatkan status kasus ini ke tahap penyidikan sejak Oktober 2024 dan telah memanggil sekitar 30 saksi, termasuk kepala dinas, camat, dan aparatur sipil negara (ASN), hingga pihak penyedia Network Acces Point (NAP) dan penyedia kabel metro.
Menurut Azhari Hamid pihak kejari maros dalam kasus ini tidak transparan dalam proses hukum yang berjalan. Sejauh pantauan yang kami lakukan, ada beberapa pihak yang memiliki peranan penting dalam kasus ini, namun pihak kejaksaan negeri maros dalam beberapa pernyataan resminya tidak pernah menyampaikan nama-nama dan peranan pihak tersebut, terkesan ditutupi oleh kejaksaan negeri maros diantaranya yakni Prayitno selaku mantan kadis kom info, taufan selaku kabid dan mantan sekdis dinas kom info, PT. Solusi Trimegah Persada, PT. Medialink Global Mandiri, PT. Aplikanusa Lintasarta selaku penyedia jasa.
Penyedia Jasa Dan Mantan kadis kom info, Payitno adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kasus ini, pasalnya kelonjakan nilai pengadaan proyek internet di kom info yang diperkirakan hingga 350 persen terjadi di masa kepemimpinanya selaku kepala dinas sekaligus pengguna anggaran.
Anggaran Tahun 2021 semula nilai proyek tersebut berkisar rp. 1.3 Milliar kemudian membengkak senilai Rp. 3.2 Miliar pasca dilakukan anggaran perubahan dalam adendum, Kemudian Anggaran Tahun 2022 senilai (±) Rp. 6.3 Milliar dan anggaran tahun 2023, (±) Rp. 4.5 Miliar. Ironisnya, lonjakan anggaran fantastis tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan jaringan.
Oleh karena itu, kami mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk mengawasi profesionalisme penyidik kejaksaan maros dalam kasus ini, karena kami menilai orang-orang yang punya peranan pada tahun anggaran 2021-2023 adalah orang yang memiliki kedekatan dengan bupati maros sehingga sangat wajar ketika dalam perjalanan kasus ini tidak transparan dan sarat akan konflik kepentingan.
Massa aksi juga memberi warning, apabila dalam waktu dekat tidak ada transparansi dan adanya kecendrungan Tebang pilih oleh kejaksaan negeri maros dalam kasus ini Maka kami akan meminta Kejaksaan tinggi sulawesi selatan agar segera mengambil alih dan menuntaskan kasus ini secara transparan dan profesional.(*)
Editor//Experience//Online//Hasim.
