Selagi.id, — Dialog Antar budaya untuk Perdamaian dan Perkembangan’ diadakan saat ini dilaksanakan di Markas Besar PBB untuk membentuk pemahaman dan toleransi beragama
Sekitar 145 pejabat perwakilan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) dari masing-masing negara termasuk Kanada, Austria, Kolombia, Republik Senegal, dan Negara Qatar berkumpul untuk mengadakan dialog tentang agenda perdamaian dan pembangunan di Markas Besar PBB di New York.
Melalui pesan tertulis Kamis (21/6/2018) bahwa kegiatan tersebut telah diorganisir sebagai upaya kolektif dari berbagai sektor masyarakat global dalam rangka memperingati ‘2018 World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development’, acara ini dihadiri oleh para pemimpin organisasi sosial, pemimpin agama, kelompok wanita, pemuda, dan insan media.
Konferensi ini memfokuskan untuk memperkuat kerja sama internasional yang menjamin komunikasi antarbudaya sebagai landasan untuk menerapkan secara efisien hak asasi manusia universal, menanggapi perlunya tindakan untuk mengintegrasikan keragaman budaya ke struktur dan kebijakan perkembangan.
Dengan berbagi pengalaman untuk mempromosikan keragaman budaya dan potensinya, seorang Perwakilan Tetap dari Misi Permanen Kolombia, H.E. Mr. Francisco Alberto Gonzalez menyatakan, “Negara saya telah mengalami salah satu konflik bersenjata yang terpanjang di seluruh dunia. Di Kolombia terdapat dua sisi. Satu adalah negara yang kuat. Yang laini adalah serangkaian ketidaksetaraan dan tidak ada peluang. Oleh karena itu, dibutuhkan kesempatan dan komunikasi. Kami, negara yang sangat beragam, tahu dengan pengalaman bahwa perlucutan senjata tidak cukup untuk menciptakan perdamaian. Kami tidak boleh meremehkan pentingnya perdamaian dan pembangunan yang stabil. ”
“Dialog antar budaya diperlukan untuk membawa perdamaian dan pembangunan. Media dan program pendidikan dapat mempengaruhi pengembangan komunikasi antarbudaya. Saya juga ingin menyoroti peran pemimpin agama dan politik untuk membuat pengaruh positif dan bertukar apa pun yang baik bagi umat manusia,” kata seorang Perwakilan Tetap dari Misi Permanen Austria, H.E. Bapak Jan Kickert.
Diundang sebagai undangan khusus, Ketua Man Hee Lee dari HWPL, sebuah LSM perdamaian internasional, mendesak kerjasama dan dukungan dari pejabat PBB dalam menjamin perdamaian yang berkelanjutan melalui penerapan hukum internasional untuk perdamaian.
“Saya sudah mengunjungi seluruh dunia dan mencapai sejumlah kesepakatan dengan para mantan kepala negara dan kepala negara saat ini, hakim agung, dan anggota parlemen untuk mengakhiri perang melalui kerjasama. Semua kepala pemerintahan di setiap negara harus menandatangani DPCW untuk mencapai perdamaian jika mereka mencintai negara dan rakyat. Untuk melakukan ini, kita harus menyelesaikan tugas perdamaian dengan semangat perdamaian pada awal berdirinya PBB.” Ungkap Man Hee Lee.
HWPL yang berarti ‘Budaya Surgawi, Perdamaian Dunia, Pemulihan Terang’ tengah menjalankan projek-proyek yang meliputi legislasi hukum internasional, dialog antaragama, pemberdayaan pemuda, dan pendidikan perdamaian demi penyelesaian konflik dan pembangunan perdamaian di 120 negara.
Selain itu, HWPL telah melaksanakan “Kampanye Legislasi Perdamaian” untuk meningkatkan kesadaran perdamaian dari para pelajar sekolah dan warga masyarakat di 170 negara di seluruh dunia.(*)
