Exeprience, Makassar, – Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) merekomendasikan kepada PT Pelindo IV (Persero) segera membuat kajian tentang rencana membangun sodetan sebagai alternatif tercepat untuk akses Makassar New Port yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional.
Hal itu diungkapkan Asisten Deputi Keuangan, Investasi dan Badan Usaha, Sekretariat Wakil Presiden Kementerian Sekretariat Negara selaku anggota Tim Teknis Pokja IV (Penanganan dan Penyelesaian Kasus), Ahmad Lutfie di sela-sela Rapat Pemantauan Updating Pembangunan dan Rencana Target Operasi Makassar New Port di Ruang Serbaguna Lantai 7 Kantor Pusat Pelindo IV.
Sebelumnya dalam rapat koordinasi terkait perkembangan tindak lanjut penyelesaian permasalahan PT Pelindo IV dalam pembangunan Makassar New Port (MNP) yang digelar pada 23 September lalu, disepakati bahwa akses MNP atau Pelabuhan Baru Makassar adalah dengan membuat sodetan sepanjang 300 meter dan lebar kurang lebih 30 meter. Akses tersebut merupakan alternatif pertama yang ditawarkan pihak Pelindo IV.
Dalam pemaparannya, Dirut Pelindo IV mengatakan bahwa saat ini pihaknya memprioritaskan pembangunan akses MNP dengan membuat sodetan yang masuk dalam alternatif jangka pendek. “Mengingat aktivitas di MNP sudah berlangsung sejak mega proyek yang merupakan salah satu Proyek Startegis Nasional (PSN) tersebut di-soft launching pada sekitar awal November tahun lalu.”
Dia menuturkan, membangun sodetan lebih memungkinkan untuk langkah percepatan saat ini. Selain itu juga, akses yang dibangun nanti bisa dilebarkan kedalam dan keluar, sehingga bisa dua fungsi yaitu untuk MNP dan untuk masyarakat luas, sesuai yang diharapkan oleh Badan Pertanahan Kota Makassar agar ada ruang terbuka hijau di sekitar sodetan nanti.
Rakor tersebut digelar oleh Kemenko Bidang Perekonomian dan dihadiri antara lain, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Makassar, Dirut dan Direksi PT Pelindo IV, Pemkot Makassar, Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar beserta pihak-pihak terkait lainnya.(rls/U.DG)